Susunan PPWI Kota Depok Priode 2018 - 2023

Bertemu Deputi PM Malaysia, Presiden Bahas Perlindungan TKI hingga Sawit

BOGOR | PANTAU TERKINI | Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Oktober 2018. Pertemuan digelar di ruang kerja Presiden sekira pukul 10.00 WIB.

Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. Sementara Wan Azizah tampak didampingi oleh tiga orang delegasinya.

Selepas pertemuan yang berlangsung sekira satu jam tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kepada para jurnalis bahwa kedatangan Wan Azizah ini merupakan kunjungan perkenalan dalam kapasitasnya sebagai Deputi PM Malaysia.

"Di dalam perbincangan tadi intinya adalah sebagai negara paling dekat, tetangga dekat serumpun, maka pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengintensifkan komunikasi di antara para pemimpin kedua negara, karena dengan komunikasi yang baik jika terjadi masalah maka akan lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut," kata Retno.

Menurut Retno, kedua pemimpin mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Malaysia pada  kondisi yang sangat baik dan perlu terus ditingkatkan. Presiden juga menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia dalam diskusi tadi.

"Kita juga bicara mengenai masalah pendidikan untuk anak-anak TKI kita yang ada di Malaysia," lanjutnya.

Terkait hal ini, Menlu menuturkan bahwa untuk Sabah dan Sarawak saat ini Indonesia sudah memiliki community learning center (CLC), tetapi untuk Semenanjung belum ada. 

"Oleh karena itu Indonesia meminta agar community learning centre juga dapat dibentuk atau ada di Semenanjung karena jumlah anak Indonesia yang tinggal di sana cukup banyak," ujarnya.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malaysia, yang sudah memberikan izin sekitar 59 CLC di kawasan Serawak dan Sabah yang total muridnya sekitar 84.000.

"Di kawasan Semenanjung, ada sekitar 40 ribuan anak-anak Indonesia terutama di sektor konstruksi. Karena itu, kita meminta ke pemerintah Malaysia untuk dikasih kesempatan, izin mendirikan CLC di kawasan Semenanjung, untuk kawasan Kuala Lumpur, Johor, dan Penang. Boleh dikelola oleh pemerintah langsung lewat KBRI, KJRI, atau dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Malaysia," kata Nusron.

Sementara itu dalam bidang keamanan, Presiden menyampaikan agar kerja sama peningkatan keamanan di perairan wilayah Indonesia ditingkatkan. Lebih khusus Presiden menyampaikan kasus terakhir yang terjadi pada dua warga negara Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Malaysia yang diculik di perairan Sabah. 

"Oleh karena itu, Presiden meminta perhatian otoritas Malaysia untuk meningkatkan kerja sama di dalam menjaga keamanan dalam perairan laut di wilayah masing-masing," ucap Retno.

Menanghapi hal tersebut, Retno mengungkapkan bahwa Wan Azizah mencatat dengan baik dan menyampaikan bahwa saat ini sedang dipersiapkan patrol boat yang lebih besar dan canggih sehingga akan mampu menjaga perairan secara lebih aman.

Dari pihak Malaysia, Deputi PM juga menyampaikan beberapa hal. Pertama, pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme dengan cara tukar informasi intelijen.

"Dalam konteks counter terorism ini kan juga ada kerja sama sub regional untuk countering terorisme. Jadi sebenarnya sudah ada, tetapi kita akan tingkatkan untuk pertukaran informasi intelijen," kata Retno.

Kerja Sama Promosi Sawit

Kemudian yang kedua, Deputi PM juga menyampaikan mengenai masalah sawit. Menurut Retno, kedua negara mau tidak mau harus terus bekerja sama dalam rangka promosi sustainable sawit. 

"Presiden mengatakan iya dan kerja sama yang baik ini tercermin dalam CPOPC (Council of Palm Oil Producing Country). CPOPC adalah organsasi kerja sama dari produsen minyak sawit yang anggotanya adalah Indonesia dan Malaysia dan melalui CPOPC ini kta terus bekerja sama dalam mempromosikan sustainable palm oil," tandasnya.

Bogor, 9 Oktober 2018

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

DPRD Kota Depok Setujui Raperda APBD Perubahan Tahun 2018

Depok | PPWI DEPOK  | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2018, dan Persetujuan terhadap dua Raperda serta Persetujuan terhadap tiga rancangan Peraturan DPRD Kota Depok, Jum'at (28/09). Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo, dihadiri 35 anggota dewan serta para kepala OPD. Dalam surat keputusan persetujuan anggaran perubahan APBD tahun 2018 yang dibacakan Sekertaris DPRD Kota Depok, Zamrowi menyebutkan bahwa APBD Depok tahun 2018 semula berjumlah Rp 2.998.429.827.435,24 bertambah sejumlah Rp. 532.384.980.140,78. Sehingga total anggaran tahun 2018 menjadi Rp. 3.530.814.875.830, 2. "Apa yang sudah kita sepakati dan tetapkan pada hari ini, harus sesuai pelaksanaannya. Mari kita saling mengingatkan apa yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik, saling mengingatkan satu sama lainnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mudah-mudah penetapan dan persetujuan bersama ini dapat bermanfaat bagi kesehjateraan rakyat Depok tanpa menimbulkan persoalan baru," harap Hendrik Tangke Allo.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, proses penyusunan RAPBD 2018 telah diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok beserta dengan DPRD Kota Depok. Selain itu, Raperda APBD Perubahan juga telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada sebelumnya.“Sehingga, proses persetujuan Raperda APBD ini merupakan hasil dari sinergitas yang selama ini sudah berjalan dengan baik antara Pemkot Depok bersama dengan DPRD Kota Depok,” katanya. Pihaknya memberikan apresiasi kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah (APD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok yang telah  berkoordinasi dalam melakukan pembahasan terkait RAPBD tahun 2017. Hal itu menghasilkan sejumlah masukan-masukan yang positif bagi kemajuan pembangunan di Kota Depok. “Masukan saran serta koreksi yang diampaikan dari Banggar DPRD Depok selama pembahasan telah kami tindak lanjuti, dan dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan penyusunan rencana perubahan APBD tahun 2018," ujar Idris. Selanjutnya, Walikota juga menyambut baik terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2018."Diharapkan seluruh sasaran kegiatan program tersebut dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dan semoga apa yang direncanakan pada rancangan perubahan APBD 2018 dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan Kota Depok yang unggul, nyaman dan religius," tandas Idris.(barata)